Wujudkan Layanan Berkualitas, Biro Ortala Kemendikbud Canangkan ZI-WBK


Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 118/sipres/A6/IV/2021

Jakarta, 8 April 2021 --- Sebagai penanda pemantapan transformasi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) untuk mewujudkan layanan berkualitas. Kegiatan tersebut diadakan secara daring dan luring, di Jakarta (8/4).

Pelaksana tugas (plt). Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, mengatakan pengembangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, birokrasi yang tertib, dan melayani ini merupakan bagian integral dari proses reformasi birokrasi. Dengan demikian, layanan yang diberikan dapat lebih berkualitas serta dipantau oleh masyarakat. Apalagi Kemendikbud merupakan kementerian yang bertugas untuk mendidik generasi yang akan datang dan bertanggung jawab mengelola anggaran yang cukup besar

“Ini tentu merupakan amanah yang sangat besar dan sudah seharusnya kita melaksanakan reformasi birokrasi,” ujar Ainun Na’im dalam sambutannya ketika membuka acara secara daring.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Ortala Kemendikbud, Mustangimah, menekankan kesiapannya mengawal transformasi Kemendikbud menuju birokrasi kelas dunia melalui layanan keorganisasian dan ketatalaksanaan. Untuk menuju hal itu, Mustangimah mengatakan perlu ada upaya tranformasi yang sistematis dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

“Biro Organisasi dan Tata Laksana siap bertransformasi sesuai Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227 Tahun 2020,” tuturnya.

Mustangimah mengatakan, dengan semboyan “SIAP (Sinergi – Integritas – Akuntabel – Profesional) mengawal Tut Wuri Handayani”, Biro Ortala memantapkan tekad seluruh pegawai untuk bersinergi dengan semua pihak, dengan integritas tinggi, mengedepankan akuntabilitas, dan selalu meningkatkan profesionalisme, dalam mengawal transformasi Kemendikbud menuju birokrasi kelas dunia.

Untuk mewujudkannya, beberapa kebijakan dan komitmen yang akan dipegang teguh oleh pegawai di lingkungan Kemendikbud, antara lain tidak menerima gratifikasi dan bentuk pemberian apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, apabila diketahui ada kegiatan yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata dia, masyarakat dapat melapor melalui layanan Whistle Blowing System (WBS) kepada petugas WBS di nomor 0812-9906-0324.

Komitmen selanjutnya adalah apabila ada ketidakpuasan, keluhan, dan permasalahan dengan pelayanan, dapat disampaikan kepada petugas pengaduan masyarakat Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di nomor 0812-9906-0324.

Acara pencananangan juga ditandai dengan penandatanganan lembar komitmen pegawai internal yang dilakukan oleh Kepala Biro Ortala dengan didampingi oleh pejabat internal Biro Ortala: 1) Koordinator Pelembagaan, Reny Parlina; 2) Koordinator Analis Jabatan, Ambar Musyarifah; 3) Koordinator Tata Laksana dan Layanan Publik, Aryo Anindito Karunia Aji; 4) Yudi Pramudianto, Koordinator Fasilitasi Reformasi Birokrasi; dan 5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Darwanto.

Mustangimah menyampaikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam setiap kesempatan berharap bahwa seluruh satker di lingkungan Kemendikbud harus dapat menjadi wilayah dengan zona integritas, tidak ada toleransi untuk terciptanya korupsi. “Selain itu sesuai arahan Sesjen bahwa seluruh satker di bawah Sekretariat Jenderal (Setjen) harus maju mendapatkan predikat ZI-WBK,” tegasnya.

Acara pencanangan pembangunan Biro Organisasi dan Tata Laksana menjadi satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi turut disaksikan melalui platform daring oleh 24 pimpinan di lingkungan unit utama, 153 pimpinan unit pelaksana teknis, 125 pimpinan perguruan tinggi negeri, dan 16 pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Ke Halaman Berita